Dream - Direktur Penyelenggara Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Sri Ilham Lubis, mendesak majmuah atau organisasi penyedia pemondokan mematuhi kontrak yang disepakati. Desakan ini muncul karena ada temuan kurangnya pelayanan kepada jemaah haji.

“Kami mengingatkan kembali isi dari kontrak itu, jadi kalau mereka tidak bisa menepati kewajibannya sesuai kontrak itu maka kita akan memberikan sanksi. Sanksinya berupa denda,” kata Sri, di Kantor Daker Madinah, sehari lalu.

Selain dugaan pelanggaran kontrak, Sri juga melayangkan keluhan mengenai beberapa hotel yang tak mengizinkan mesin pemanas makanan katering di hotel mereka.

“Rupanya memang kurang koordinasi antara penyedia katering dengan hotel. Padahal, setelah diteliti, ternyata yang dibutuhkan hanya surat izin operasional dapur,” ujar dia

Izin tersebut, tambah Sri, harus diurus pihak katering dan hotel agar makanan untuk jemaah dapat lolos dari pemeriksaan otoritas kesehatan dan keselamatan Arab Saudi. “Insyaallah setelah ini tidak ada permasalahan lagi,” kata dia.

Masalah koordinasi pihak hotel dan katering sempat membuat makanan jemaah terlambat datang. Selain itu, pelanggaran kontrak lain yang mengemuka, yaitu penempatan jemaah haji.

Akibatnya, jemaah dari beberapa kloter tertahan di Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz. Para jemaah sempat harus menunggu lebih dari sejam karena belum mendapat kepastian akan ditempatkan di hotel mana di Madinah.

Selain tak mengizinkan penghangat makanan masuk hotel dan menyalahi kontrak penempatan, majmuah juga dianggap lalai menyediakan air minum.

“Kewajiban mereka harus dilaksanakan. Kalau tidak mereka harus siap menerima sanksi sesuai isi kontrak,” kata Sri Ilhami.

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja penyedia layanan di Madinah tersebut dalam waktu dekat. Hasil evaluasi itu nantinya bakal dijadikan landasan pemberian sanksi.

Laporan jurnalis Dream, Maulana Kautsar, dari Tanah Suci