Berhaji Tanpa Izin, 116 WNI Ditangkap di Mekah

Dream - Sebanyak 116 Warga Negara Indonesia (WNI) terjaring razia otoritas keamanan Arab Saudi di sebuah penampungan yang terletak di kawasan Misfalah, Mekah. Penggerebekan berlangsung pada Jumat 27 Juli 2018, tengah malam.

Dari hasil berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Tim Petugas dari Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah di Tarhil (Pusat Detensi Imigrasi), 116 WNI tersebut sebagian besar memegang visa kerja. Sisanya, masuk ke Arab Saudi dengan visa umroh dan ziarah.

Para WNI ini sebagian besar berdomisili di Mekah. Sementara lainnya berasal dari luar Mekah yang menyeberang melalui perbatasan untuk melaksanakan ibadah haji.

Koordinator Pelayanan dan Perlindungan Warga (KPW), Safaat Ghofur, mengatakan, para WNI yang digerebek itu sebagian besar berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam pemeriksaan, mereka mengaku berniat melaksanakan ibadah haji.

Kepada pihak penampung, terang Safaat, mereka membayar sewa kamar dengan biaya bervariasi mulai dari 150 hingga 400 riyal (Rp577 ribu-Rp1,5 juta) per kepala. Mereka menyewa beberapa syuggah (rumah) dalam satu imarah (gedung) melalui orang Bangladesh selaku calo.

Rumah-rumah tersebut dihuni 10 sampai 23 tiga orang. Penghuninya campur, antara laki-laki dan perempuan.

Salah seorang yang ditangkap mengaku berangkat dengan visa umroh dan masuk ke Saudi sebelum bulan puasa. Ada juga yang datang pada saat Ramadan.

WNI yang tidak mau disebutkan namanya ini mengaku berniat haji. Usai haji, dia akan pulang ke Indonesia melalui Tarhil. Apes baginya, sebelum mewujudkan niatnya, dia keburu terjaring razia.

"Jemaah bayar ke travel Rp50-60 juta," ucap jemaah yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Sesampainya di Mekah, kata jemaah itu, mereka harus membayar uang tambahan sebesar 500 riyal (setara Rp1,9 juta) untuk menebus paspor ke guide.

"Setelah di Mekah, mereka bebas mau ke mana saja dan tidak ada urusan lagi dengan travel," kata Staf KJRI, Tolabul Amal, yang bertugas di Tarhil.

Sayangnya, kata Tolab, para WNI itu mengaku tidak ingat nama biro tavel yang memberangkatkan mereka. Hal itu menyulitkan penindakan.

Menurut Tolab, sebagian yang diamankan ada yang memiliki izin resmi. Tapi, diangkut juga karena tinggal dengan WNI lainnya yang ilegal.

Rogoh kocek hingga Rp90 juta

Seorang jemaah yang punya visa kunjungan pribadi (ziarah syakhshiah) mengaku tak tahu persoalan ini. Dia mengatakan, visa yang didapat diurus oleh anaknya dengan merogoh kocek hingga Rp90 juta.

Dengan biaya sebesar itu, dia berharap visa tersebut bisa diperpanjang hingga bulan haji.

Sebagian dari pengguna visa ziarah ini enggan dimintai keterangan oleh Tim Petugas dari KJRI saat melakukan BAP. Mereka berdalih telah melakukan perpanjangan visa dan ada pihak yang tengah berupaya membebaskan mereka.

"Dua tahun lalu kami mengurus sedikitnya 52 orang jemaah yang tertahan kepulangannya hingga 50 hari, karena berhaji dengan visa bisnis, kunjungan dan jenis visa lainnya. Dari mereka ada juga dari kalangan media. Mereka harus membayar 15 ribu riyal (setara Rp19,2 juta) per orang, baru bisa pulang," ujar Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin.

Konjen Hery mengimbau masyarakat agar menunaikan ibadah haji sesuai prosedur yang telah diatur Pemerintah Saudi. "Tidak baik juga beribadah tapi dengan melanggar hukum negara setempat," kata Hery.

Laporan jurnalis Dream, Maulana Kautsar, dari Tanah Suci